Categories
Uncategorized

VONIS PENCABUT IZIN REKLAMASI

Ada sejumlah hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam membatalkan izin reklamasi Pulau G. Hakim, misalnya, menilai penerbitan izin pada 23 Desember 2014 itu mengabaikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Pasal 17 undang-undang ini mensyaratkan bahwa pemberian izin lokasi harus berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Menurut hakim, tanpa rencana zonasi, reklamasi di wilayah pesisir bisa menimbulkan konflik. Lebih jauh, hakim menyatakan perencanaan di wilayah pesisir harus didahului kajian lingkungan hidup strategis. Kajian serupa penting agar reklamasi sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. ”Agar tidak melebihi daya tampung dan daya dukung lingkungan,” kata Adhi, yang merupakan satu dari sedikit hakim bersertifikasi lingkungan hidup. Pemerintah DKI menerbitkan izin reklamasi Pulau G, seluas 161 hektare, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Teluk Jakarta.

Pemerintah DKI juga sudah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Zonasi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun pembahasan dihentikan setelah anggota DPRD DKI, Mohamad Sanusi, tertangkap tangan menerima suap dari bos Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. Pertimbangan hakim berikutnya, pembangunan pulau buatan bukan untuk kepentingan masyarakat seperti amanat Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. ”Reklamasi tidak mendesak,” kata hakim Adhi.

Hakim juga menilai penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) Pulau G tidak melibatkan nelayan dan masyarakat lebih luas. Amdal reklamasi pulau, menurut hakim, tidak pernah diumumkan lewat media yang mudah diakses publik. Padahal tidak beresnya amdal bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Pada tahap prakonstruksi saja, hakim mencontohkan, pengerukan lumpur untuk penimbunan laut telah berdampak buruk pada usaha penangkapan ikan nelayan skala kecil.

Pada pertimbangan terakhir, hakim menyinggung dampak fisik, biologi, sosialekonomi, dan infrastruktur dari reklamasi. Misalnya, hakim menyatakan reklamasi berpotensi menaikkan permukaan air laut sekitar 10 sentimeter. Adapun penyebaran material pengurukan akan mencemari biota laut.

Majelis hakim meminta semua kegiatan reklamasi dihentikan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sebelumnya, pada 27 April lalu, Presiden Joko Widodo memutuskan menghentikan sementara (moratorium) reklamasi Teluk Jakarta selama enam bulan. Selama itu, pemerintah akan membuat rencana induk pengembangan dan pembangunan wilayah pesisir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *